Sejarah IAD

SEJARAH ADHYAKSA DHARMAKARINI

 Pada dasarnya organisasi istri di Indonesia dapat terbagi dalam tiga periode, yaitu :

  • Pertama ; masa sebelum tahun 1974
  • Ke dua ; masa antara 1974 sampai tahun 1998
  • Ke tiga ; masa tahun 2000

 

Pertama; Masa Sebelum Tahun 1974

Diawali pada tahun 1950 sampai dengan  dengan 1952, para istri jaksa di Surabaya merasakan kebutuhan akan adanya suatu wadah dimana dapat saling bertukar pikiran dan informasi mengenai keluarga dan kedinasan. Oleh karena itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai ajang silaturahmi.

Di Jakarta pada tahun 1960 dibentuk suatu ikatan atau organisasi yang beranggotakan istri pegawai kejaksaan, karyawati dan pensiunan untuk wilayah Jakarta. Di Medan pada tanggal 21 Juli 1961 di bentuk organisasi keluarga kejaksaan yang diberi nama ‘Persatuan Wanita Kejaksaan’.

Dalam musyawarah kerja II tahun 1965 nama Persatuan Wanita Kejaksaan diganti dengan nama ‘Adhyaksa Dharmakarini’. Disinilah para istri karyawan kejaksaan dan karyawati bersama-sama dengan ibu-ibu pensiunan merasa bersatu dengan prinsip ‘silih asah, silih asih dan silih asuh’.

 

Ke dua; masa antara tahun 1974 sampai tahun 1998

Pada periode ke dua yaitu pada masa rezim Orde Baru, Dharma Wanita ditentukakn sebagai satu-satunya wadah yang menghimpun istri pegawai Republik Indonesia, dan membimbing kegiatan istri pegawai searah dan sehaluan dengan misi KOPRI.

Dalam tahun 1979 dihasilkan suatu keputusan penting yatiu menyatukan organisasi-organisasi istri yang berbentuk federasi menjadi kesatuan,, mulai tingkat pemerintah pusat hingga provinsi. Dimasa inilah organisasi Adhyaksa Dharmakarini menggabungkan diri ke dalam Dharma Wanita.

Pengaturan yang dirasakan terlalu ketat dan terpusat tentulah tidak terlepas dari suasana politik Indonesia pada saat itu. Kondisi inilah yang menyebabkan terputusnya hubungan organisatoris antara istri-istri di Kejaksaan Agung dengan para istri di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Untuk menjembatani permasalahan ini diadakan  ‘Garis Konsultasi’ yaitu suatu bentuk pertemuan yang lebih bersifat kekeluargaan.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus bergulir dari waktu ke waktu, sampailah pada bulan Mei 1998, yang ditandainya sebagai berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirlah era baru yaitu ‘Era reformasi’.

Musyawarah Nasional Luar Biasa Dharma Wanita pada bulan Desember 1999 dilaksanakan, dengan tujuan untuk membenahi organisasi yang tidak bermuatan politik lagi, non KKN dan lebih mandiri sesuai dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu muncul nama baru ‘Dharma Wanita Persatuan’ dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berbeda pula.

Pada awalnya Dharma Wanita Kejaksaan Agung berusaha untuk menyesuaikan diri, akan tetapi dirasakan adanya hal-hal yang kurang sesuai dan menjadi kendala bagi terselenggaranya kegiatan organisasi di lingkungan kejaksaan. Oleh karena itu timbullah keinginan untuk melepaskan diri dari Dharma Wanita Persatuan guna dapat mengatur diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dilingkungan kejaksaan dan kembali kepada bentuk organisasi lama, yakni Adhyaksa Dharmakarini.

Keinginan tersebut tidaklah muncul secara tiba-tiba, tapi melalui banyak pembahasan, pertimbangan dan termasuk juga meminta saran kepada sesepuh. Setelah berdiskusi panjang lebar akhirnya dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari 16 orang yang dipimpin oleh Ibu Syahmardan Lubis yang mempersiapkan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Adhyaksa Dharmakarini.

Bersamaan dengan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2000, Ibu-ibu Keluaga Besar Kejaksaan Agung mengadakan acara Pertemuan Garis Konsultasi dengan para Istri Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dengan agenda khusus yaitu membahas aspirasi dari daerah-daerah yang intinya mengharapkan adanya organisasi istri di lingkungan Kejaksaaan yang mandiri guna menunjang tugas suami maupun berperas serta dalam menyumbangkan pemikiran demi persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan Keluarga Besar Adhyaksa.

Dengan kesepakatan bersama dan secara aklamasi peserta yang hadir menyetujui gagasan untuk berdirinya Adhyaksa Dharmakarini. Dan pertemuan Garis Konsultasi tersebut berubah menjadi ‘Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Adhyaksa Dharmakarini’ untuk mewujudkan kehidupan organisasi yang lebih demokratis, mandiri dan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi.

Pada tanggal 14 Juni 2000, Rakernas Adhyaksa Dharmakarini telah dapat menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Adhyaksa Dharmakarini yang mempunyai :

  • Visi : Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata
  • Misi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dan menetapkan Tanggal 21 Juli 2000 sebagai HARI LAHIRNYA ADHYAKSA DHARMAKARINI.

 

Disarikan dari :

  1. Sambutan Pada Garis konsultasi Tanggal 13 Juni 2000 oleh Ny. Dra. Irmayanti R. Darusman
    Latar Belakang Pemikiran Berdirinya Kembali Adhyaksa   Dharmakarini.
  2. Sejarah Adhyaksa Dharmakarini oleh Ny. Emmy farchan

– Disusun oleh : Ny. Ida Tris Sumardi –